Tradisi Korupsi Kepala Daerah

Sebanyak 145 kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010, harus sudah dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2010. Penanggung jawab penuntasan tindak pidana kasus korupsi tersebut adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, ketika ditanya pers, saat mendampingi Wakil Presiden Boediono dalam keterangan pers di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Dari 145 kasus tersebut, tentu saja termasuk kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah baik itu bupati, walikota dan gubernur Kita tentu masih ingat kasus Bupati Kutai Kartanegara, Syaukari Hasan Rais menjadi terdakwa empat kasus korupsi sekaligus, yang diantaranya terkait pembangunan Bandara Udara Loa Kulu. Dugaan korupsi juga melibatkan Mantan bupati Kabupaten Semarang Bambang Guritno terkait penggelembungan nilai anggaran pengadaan buku ajar. Kasus korupsi Pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menjerat banyak gubernur dan masih banyak lagi.

Ternyata sudah sejak masa kolonial kepala-kepala daerah (bupati) di nusantara juga banyak yang melakukan korupsi. Dalam masyarakat Jawa yang bersifat agraris, tanah dan tenaga adalah modal yang utama bagi pertanian. Tahun 1800-an struktur agraris mempunyai bentuk yang mencerminkan dari struktur kekuasaan yang feodal. Strukur feodal ini dipertahankan pada masa VOC dan juga masa kolonial. Dengan cara memberikan kekuasaan kepada bupati di bidang pemerintahan, diharapkan para bupati tersebut mampu meningkatkan hasil produksi yang diminta oleh VOC. Dengan sistem ini, semakin memperkuat struktur feodal yang telah ada dan akibatnya ialah eksploitasi rakyat semakin besar. Sistem ini juga memberikan kedudukan yang strategis bagi para bupati, ini tentu saja berakibat banyaknya tindakan penyelewengan yang termasuk dalam kategori korupsi yang dilakukan para bupati tersebut.

Penyebabnya adalah, para bupati ini memegang peranan yang rangkap. Pertama, mereka mempunyai kedudukan sebagai penguasa di daerahnya dan kedua mereka berperan sebagai perantara antara penguasa kolonial dan rakyat, suatu kedudukan yang menambah kekuasaan politik. Kecenderungan yang terjadi yaitu apabila suatu penguasa memiliki kekuasaan yang lebih, apalagi ditambah tanpa adanya pengawasan, dalam konteks bupati ini yaitu posisinya yang jauh dari kekuasaan pusat, maka memungkinkan melakukan tindakan penyelewengan.

Salah satu bentuknya yaitu, penggunaan kedudukannya untuk melakukan knevelarijen, suatu pemerasan terhadap rakyat. Pemerasan tersebut berupa hasil bumi serta tenaga pelayan untuk para bupati yang bertujuan untuk menambah kewibawaan, menunjukan gaya hidup yang mewah, antara lain dengan konsumsi yang berlebihan, pengikut yang banyak, rumah tangga yang besar dan lain sebagainya. Sebagai contoh, waktu Bupati Gresik berpergian ke Semarang. Jumlah pengikutnya adalah 700 orang. Bupati Pekalongan mempunyai abdi sejumlah 359 orang, Bupati Batang 152 orang dan Bupati Wiradesa 104 orang.

Dengan jumlah pengikut yang begitu besar maka otomatis biaya yang harus dikeluarkan juga berlipat. Belum lagi untuk mengurus rumah tangganya yang besar karena terdiri dari beberapa keluarga dan pengeluaran-pengeluarannya yang lain. Selain itu para bangsawan dan priyayi tingkat atas pada umumnya menganut gaya hidup mewah, yaitu gaya hidup yang mengutamakan status, seperti untuk kepentingan pesta dan rekreasi/hiburan. Sikap ini menyebabkan mereka mengeluarkan uang lebih besar daripada pendapatannya. Jika hanya mengandalkan dari pendapatan yang legal atau gaji sebagai bupati saja, rasanya jauh dari cukup. Oleh karena itu, para bupati harus pintar-pintar mencari pemasukan yang lain dalam arti illegal dengan cara menghalalkan segala cara.

Daftar Pustaka:
Kartodirdjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari emporium sampai Imperium (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)

Sejarah Korupsi di Dunia

Surat Kabar ataupun Televisi, seperti tidak ada habis-habisnya menampilkan berita tentang korupsi. Kita mungkin berpikir, korupsi hanya terjadi di masa modern saat ini. Tetapi tau kah kalian ternyata korupsi juga memiliki akar sejarah yang panjang. bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia.

Korupsi adalah bagian hitam dari perjalanan peradaban manusia secara universal. Hampir semua bangsa berhadapan dengan masalah ini sesuai dengan ukurannya. Korupsi sudah ada ketika zaman kuno yaitu pada peradaban Mesir, Ibrani, Babilonia, Yunani kuno, Cina, Romawi Kuno dan juga di negara-begara Barat (Eropa dan Amerika).
G.R Drdriver J.C. Miles dalam menerjemahkan The Babilonian Constitution menyebut perilaku korup telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak sekitar tahun 1200 SM. Saat itu, Hammurabi dari Babilonia yang baru menaiki tahta kekuasaanya, memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan di bawahnya. Hammurabi mengancam para pejabat di bawahnya dengan hukuman mati. Di India Kuno korupsi juga merajalela.

Kautilya (abad IV SM), perdana menteri Maurya yang paling terkenal sangat menaruh perhatian terhadap korupsi. Dia selalu menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Pegawai negara dan keluarganya yang bertindak korup diganjar dengan hukuman mati. Sebagian lain diusir dari kerajaan dan disita harta kekayaannya.
Korupsi dipandang sebagai tindakan amoral dan pelakunya harus mendapatkan ganjaran sangat berat. Hukum moral, bagi masyarakat kuno ini sangat dipatuhi. Di samping memiliki daya paksa (represif), hukum moral juga dipandang sebagai representasi keterlibatan Tuhan dalam persoalan sosial tertentu, karena itu pelakunya tidak bisa diampuni.

Dengan menggunakan pertimbangan semacam inilah, Gaius Verres (115-43 SM), pejabat Negara Romawi kuno yang terbukti melakukan korupsi, diasingkan sekaligus dibunuh. Ini adalah gambaran betapa korupsi telah menjadi masalah sejak ribuan tahun silam.

Hmm...mungkin merajalelanya korupsi di Indonesia karena kurang beratnya sanksi, bahkan para koruptor yang keluar dari penjara mereka seperti pahlawan, tidak ada sanksi sosial sama sekali!! sekali lagi, kita harus banyak belajar dari sejarah...